Jembrana- Berbagai persoalan mengemuka saat Debat Terbuka Kedua Pasangan Calon (Paslon) Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Minggu (10/11) malam. Salah satunya kebijakan Bupati Jembrana I Nengah Tamba menghentikan dana talangan pembelian gabah petani kepada Koperasi Unit Desa (KUD) dan pengambilalihan penjulan beras PNS oleh Perusahaan Umum Daerah (Perumda).
Debat kedua yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jembrana merupakan debat terkahir Pilkada Jembrana 2024 menggangkat tema Pengembangan Potensi dan Inovasi Daerah Dalam Pembangunan. Dengan tema ini, kedua pasangan calon kepala daerah mengutarakan gagasan dan programnya jika terpilih menjadi kepala daerah di Kabupaten Jembrana.
Salah satu persoalan yang mencuat dan menjadi perdebatan hangat yakni Persoalan penghentian pemberian dana talangan pembelian gabah petani kepada KUD. Persoalan ini dipertanyakan oleh Paslon nomor urut 2, I Made Kembang Hartawan dan I Gede Ngurah Patrianan Krisna (Bang-Ipat) kepada Paslon nomer urut 1, I Nengah Tamba dan I Made Suardana.
Cawabup I Gede Ngurah Patriana Krisna mengungkapkan pekerjaan mayoritas masyarakat Jembrana adalah petani sehingga pemerintah harus menitikberatkan pada program-program pertanian. Ia pun menanyakan penghentian dana talangan untuk KUD yang berdampak KUD tidak bisa membeli gabah petani di Jembrana serta pengambilalihan penjualan beras KUD ke PNS oleh Perumda
Begitupula Cabup Kembang. Terkait penggagaran, ia menilai adanya ketidakkonsistenan dalam memperioritaskan pertanian. Kembang menilai ada inkonsisten paslon 1 dalam menyampaikan anggaran.
“Disatu sisi membagakan Pendapatan Asli Daerah meningkat, di sisi lain mengaku kekurangan anggaran saat berbicara dana talangan yang memberikan kemudahan bagi petani, berarti petani tidak penting, Ini harus dicatat oleh petani, kalau kami berfikirnya bagaimana dana talangan diberikan kepada KUD sehingga KUD mampu membeli gabah petani dan menjual berasnya kepada PNS. Itu yang dilakukan dulu, mestinya melakukan yang lebih baik lagi, Jadi KUDnya hidup, gabah bisa dibeli. PNS juga mendapatkan berasnya,” ungkap Kembang.
Lanjut Kembang, akibat penghentian dana talangan tersebut terjadi pergeseran yang mengerjakan dari KUD beralih ke Perumda. Hal ini mengakibatkan hampir semua KUD mengalami kesulitan.
“Hari ini digeser yang dulu dikerjakan KUD, saat ini Perumda yang mengerjakan. Saya dengar investor kata petani. Jadi keuntungan KUD bergeser. Yang tadinya untuk Rp 10 juta, Rp 20 juta bahkan Rp 30 juta per KUD, semua KUD sekarang kesulitan. Keuntungan ada di Perumda. Hidup Perumda tetapi berburu di kebun binatang. Menggeser keuntungan KUD. Saya kira kedepan KUD harus kita kembalikan dana talanggannya, sehingga mampu membeli gabah petani,” paparnya saat debat.
Ditemui usai debat, Cabup Kembang menyatakan jika dirinya dipercaya oleh masyarakat Jembrana akan mengembalikan dana talangan yang sebelumnya sudah dirasakan manfaatnya oleh KUD maupun petani di Jembrana.
“Sehingga KUD bisa membeli gabah petani dengan cepat, bisa mengolah dan dikerjasamakan dengan petani. Gabah petani bisa terserap dengan baik dan beras yang di produksi KUD sudah ada pasarnya yaitu PNS,” tandasnya.
Sementara itu pihak Paslon nomor urut 1, I Nengah Tamba dan I Made Suardana (Tamba-Dana) menyebut sejumlah alasan diambilnya kebijakan penghentian dana talangan pembelian gabah KUD dan pengambilalihan penjualan beras oleh Perumda.
“kami ingin meningkatkan daya saing/kopetisi KUD yang selama ini sudah terlalu nyaman mendapatkan order atau pembelian beras untuk PNS,” ungkap Cabup I Nengah Tamba.
Tamba pun mengakui kondisi keuangan daerah saat mempimpin Jembrana defisit sehingga menghentikan dana talangan pembelian gabah petani untuk KUD tersebut,
“kalua memang diminta aturannya nanti saya kasi. Jadi ada aturan yang mengatakan dalam posisi keuangan daerah yang masih dalam defisit, tidak bisa kita memberikan pinjaman atau dana talangan kepada pihak ketiga,” ungkap Tamba.