.jpg)
Jembrana, Suarabali.net - Perhatian akan perlindungan masyarakat khususnya bagi para pekerja di Jembrana terus ditingkatkan. Teranyar, Jembrana menjadi Kabupaten pertama di Bali yang memberikan jaminan sosial bagi pekerja rentan. Komitmen itu diwujudkan melalui penandatanganan perjanjian kerjasama antara BPJS Ketenagakerjaan dengan Pemerintah Desa, Rabu (8/3/2023) di Ruang Rapat, Gedung Sentra Tenun Jembrana.
Penandatanganan kerjasama antara Kepala Desa dengan Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Bali itu disaksikan langsung oleh Bupati Jembrana I Nengah Tamba bersama Deputi Direktur BPJS ketenagakerjaan Wilayah Nusa Tenggara dan Papua.
Tahap awal satu desa mengcover 10 orang pekerja rentan. Dengan demikian dari 41 desa yang ada di Jembarana total keseluruhan yang di tanggung BPJS Ketenaga kerjaan sebanyak 410 orang pekerja rentan. Kategori Pekerja rentan meliputi Nelayan, Petani, Tukang Ojek, Buruh Harian, Tukang Kayu Mandiri, Tukang Batu Mandiri, Pedagang kaki lima dan Pekerja lainnya yang tidak penerima upah dari Perusahaan/Tempatnya bekerja.
Perjanjian Kerja Sama ini, kata Bupati Tamba sesuai apa yang menjadi visi misi Bupati dan Wakil Bupati untuk mengintervensi tenaga kerja yang rentan mendapatkan perlindungan
“Kita sediakan satu desa 10 tenaga kerja dengan angsuran Rp 16.800/orang tiap bulan selama satu tahun. Ini akan kita tingkatkan lagi bila mana kondisi keuangan kita akan lebih bagus. Setidaknya kita sudah berbuat, Jembrana sebagai sebagai contoh satu-satunya kabupaten di provinsi Bali yang memberikan jaminan BPJS Ketenagakerjaan, ” ungkap Bupati Tamba.
Kepala BP Jamsostek Cabang Bali Denpasar, Opik Taufik membenarkan bahwa kabupaten Jembrana merupakan kabupaten yang pertama kali di Bali dalam memberikan perlindungan kepada tenaga kerja rentan.
“Ini dicanangkan pertama kali di kabupaten yang dibiayai oleh pemerintah Daerah, Jembrana yang pertama. Dengan program Bupati yang sangat luar biasa ini mudah-mudahan kedepannya terus bertambah. Desa harus makin banyak melindungi masyarakatnya, ”terangnya.
Selain itu, pihaknya mengungkapkan bahwa program ini menjadi pilot project untuk kabupaten lainnya.
“Ini akan menjadi percontohan untuk kabupaten-kabupaten lainnya, dan ini juga sudah menjadi program nasional. untuk di bali ini termasuk pemerintah daerah melalui anggaran APBD yang memberikan penganggaran untuk masyarakat desanya,” tegasnya. (Dika/Humas)